Jakarta, TERBITINDO.COM – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) di antara 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Program ini akan didanai menggunakan Dana Desa guna memperkuat perekonomian di tingkat lokal.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa koperasi ini akan segera dibentuk di seluruh desa yang ditargetkan.
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat KopDes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pendanaan program ini akan bersumber dari Dana Desa yang sudah tersedia, serta didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui skema kredit dengan tenor tiga hingga lima tahun. Skema ini dirancang agar koperasi dapat beroperasi dengan optimal sejak awal.
“Satu desa diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp3–5 miliar. Kita punya Dana Desa Rp1 miliar per tahun, kalau lima tahun berarti Rp5 miliar,” jelas Zulhas.
KopDes Merah Putih diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, tidak hanya sebagai wadah usaha tetapi juga sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa implementasi program ini akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, meskipun ia belum merinci detail ketiga pendekatan tersebut.
“Ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat lebih terintegrasi,” ujar Budi Arie.
Tiga Model Pengembangan Koperasi
Menurut Budi Arie, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan melalui tiga model utama:
- Membentuk koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi.
- Merevitalisasi koperasi yang sudah ada, agar lebih produktif dan berdaya saing.
- Membangun dan mengembangkan koperasi dengan dukungan pembiayaan dan program pendampingan.
Selain itu, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus rantai distribusi barang, yang selama ini menyebabkan harga barang lebih mahal di tingkat konsumen dan merugikan produsen.
“Supaya harga di masyarakat bisa lebih murah,” tambah Budi Arie.
Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi pedesaan, memastikan kesejahteraan petani, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. (Enjo)
