Papua, TERBITINDO.COM – Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan perlunya penambahan kantor perwakilan Komnas HAM di seluruh provinsi di Papua. Usulan ini disampaikan dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Paul Mayor berdiskusi langsung dengan Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, untuk mendengar langsung tantangan dan aspirasi terkait situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Menurutnya, dengan pemekaran wilayah menjadi enam provinsi, keberadaan hanya satu kantor perwakilan Komnas HAM di Papua tidak lagi memadai.
“Saat ini cakupan kerja Komnas HAM di Papua sangat luas, sehingga pelayanannya kurang maksimal. Dengan semakin banyak kantor perwakilan, kasus-kasus HAM bisa lebih cepat ditangani,” ujar Paul.
Sebelumnya, Paul juga telah bertemu dengan Menteri HAM Natalis Pigay dan Ketua Komnas HAM RI di Jakarta untuk membahas isu ini. Ia menegaskan bahwa peran Komnas HAM sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan HAM di daerah. Oleh karena itu, DPD RI terus berupaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar usulan ini segera terealisasi.
Komnas HAM Papua Sambut Baik Usulan
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyambut baik inisiatif Paul Mayor. Ia mengakui bahwa keterbatasan jumlah kantor perwakilan dan minimnya anggaran menjadi tantangan besar bagi Komnas HAM Papua dalam menjalankan tugasnya.
“Dengan kondisi geografis Papua yang sangat luas dan beban kerja yang semakin berat setelah pemekaran, kami memang sangat membutuhkan dukungan, termasuk dalam hal anggaran,” ungkap Frits.
Ia juga menyoroti bahwa sejak 2019, pendanaan Komnas HAM Papua hanya berasal dari APBN melalui Komnas HAM RI, sementara dukungan dari APBD provinsi tidak lagi dialokasikan. Padahal, dalam Pasal 45 Undang-Undang Otonomi Khusus (UU OTSUS), sudah diatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran untuk Komnas HAM.
“Kami berharap ke depan pemerintah provinsi bisa lebih memperhatikan hal ini agar pelayanan Komnas HAM di Papua semakin optimal,” tegasnya.
Paul Mayor pun berharap tahun ini usulan tersebut bisa segera diwujudkan demi memperkuat perlindungan HAM dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Harusnya, seiring dengan bertambahnya jumlah provinsi di Tanah Papua, perkembangan kantor Komnas HAM juga turut mengikuti,” pungkasnya. (Deren)
