Jakarta, TERBITINDO.COM – Keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025) menuai berbagai reaksi publik. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (Ildes), Juhaidy Rizaldy Roringkon, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.
Menurut Rizaldy, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur perubahan pada UU BUMN, Danantara tidak kebal hukum dan tetap bisa diaudit. “Publik tetap bisa mengawasi Danantara dengan berbagai instrumen yang ada. Mari kita beri kesempatan Danantara bekerja sambil tetap mengawasinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Ia menekankan bahwa jika terjadi penyelewengan yang merugikan Danantara, direksi atau pimpinan bisa dijerat hukum. Namun, dalam prinsip business judgement rule (BJR) yang berlaku di Danantara, tidak semua kerugian otomatis berujung pada tindakan pidana, asalkan pengelolaan dilakukan dengan iktikad baik dan tanpa benturan kepentingan.
Selain itu, mekanisme pengawasan Danantara tidak main-main. Laporan keuangan dan pengelolaannya akan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK dan Kementerian BUMN. DPR juga memiliki kewenangan untuk meminta audit dari BPK maupun KPK jika diperlukan.
Rizaldy juga menegaskan bahwa kerugian yang mungkin terjadi di Danantara tidak masuk dalam kategori kerugian negara, melainkan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Meski begitu, ia optimistis Danantara bisa dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan penegasan bahwa Danantara harus bisa diaudit kapan saja. “Danantara untuk anak dan cucu kita. Harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan saling mengawasi,” kata Prabowo dalam peluncuran resmi di Istana Merdeka.
Masyarakat diimbau tetap kritis, namun tidak perlu cemas berlebihan. Transparansi dan mekanisme pengawasan yang ketat diharapkan membuat Danantara menjadi lembaga investasi yang sehat dan terpercaya. (Abet)
