Jakarta,TERBITINDO.COM – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) berupaya meningkatkan dana bantuan sosial (bansos) untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Upaya ini dilakukan melalui efisiensi anggaran dan perampingan program dalam APBN.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan langkah ini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah melaporkan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan bantuan sosial, termasuk dengan mengoptimalkan APBN melalui efisiensi dan perampingan program, agar alokasi untuk bantuan sosial bisa lebih besar.
Meski belum ada angka pasti, Muhaimin berharap efisiensi ini dapat memperbesar alokasi bansos, sehingga masyarakat ekonomi lemah dapat lebih produktif.
“Angkanya masih dihitung, belum putus,” ujarnya ketika ditanya mengenai besaran anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor pada 7 November 2024, Muhaimin menyatakan harapan untuk mendapatkan alokasi dana bansos hingga Rp100 triliun pada 2025.
Ia menyampaikan harapan agar program tersebut sukses dan setidaknya pada tahun 2025 akan ada tambahan bantuan sosial yang diharapkan bisa mencapai Rp100 triliun.
Pemerintah sedang menggeser paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan masyarakat.
Program ini menyasar 8,3 persen populasi Indonesia, atau sekitar 23–24 juta jiwa, termasuk 2,3 juta orang yang dikategorikan miskin ekstrem.
Program pemberdayaan tersebut meliputi pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, dan pengembangan pelaku ekonomi masyarakat.
Fokus utamanya adalah pada ketersediaan bahan baku produksi untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
