Jakarta, TERBITINDO.COM – Saat ini, pendidikan di Indonesia menggunakan Kurikulum Merdeka.
Kurikulum ini sudah dirancang sejak 2020 dan mulai diterapkan serta dievaluasi secara bertahap sejak 2021, di masa Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024 dan pergantian kepemimpinan ke Presiden Prabowo, perhatian publik beralih ke potensi perubahan kabinet, termasuk posisi Menteri Pendidikan.
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa setiap pergantian menteri akan disertai perubahan kurikulum pendidikan.
Tren ini kerap terjadi di Indonesia, di mana setiap menteri baru cenderung membawa kurikulum baru.
Isu terbaru yang beredar menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan akan diganti dengan Kurikulum Nasional.
Spekulasi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran, terutama di kalangan pendidik dan orang tua siswa.
Namun, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo, dengan tegas membantah informasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa isu tentang penggantian Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Nasional tidak benar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebenarnya Kurikulum Merdeka telah disahkan menjadi Kurikulum Nasional pada Maret 2024.
Penetapan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudriset) No 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Dengan demikian, isu bahwa Kurikulum Merdeka akan digantikan oleh Kurikulum Nasional hanyalah rumor.
Kurikulum Merdeka sudah sah menjadi Kurikulum Nasional dan akan terus diterapkan sesuai dengan kondisi di setiap sekolah di seluruh Indonesia. (cf)
