Jakarta,TERBITINDO.COM – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia mengapresiasi dan mendukung sikap yang diambil Ketua DPR RI Puan Maharani yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Vox Point Indonesia menilai pernyataan Puan Maharani sudah tepat mengingat Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
“Apa yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani sudah tepat karena wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sesuai konstitusi. Apalagi jadwal pemilu 2024 sudah disepakati pemerintah,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Jakarta, Jumat 18 Maret 2022.
Handojo menilai apa yang disampaikan Puan Maharani merupakan sikap seorang negarawan. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan serta menghormati nilai-nilai demokrasi.
Oleh karena itu, Handojo menghimbau agar wacana penundaan Pemilu segera dihentikan. Karena tidak lagi direspon publik sebagai sebuah wacana yang penting untuk dibahas.
Ia mengatakan wacana Penundaan Pemilu itu bukan aspirasi rakyat. Tapi datang dari berbagai elit partai politik. Ia bahkan menyanyakan urgensi dari wacana tersebut. Karena jika melihat aspirasi rakyat melalui Legislatif di Senayan juga tidak kontekstual. Sebab, masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan Pemilu.
“Tidak ada wacana seperti itu. Kami melihat rakyat malah menghendaki agar para elit dan pemerintah fokus pada urusan yang lebih penting seperti menyikapi harga minyak goreng. Atau menyikapi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Tanah Air,” kata Handojo.
Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu dilontarkan oleh beberapa petinggi partai politik. Di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Wacana penundaan Pemilu oleh parpol ini mendapat tanggapan pro kontra oleh berbagai kalangan. Para elite parpol mengklaim penundaan Pemilu karena aspirasi rakyat, yang menghendaki masa pemerintahan Jokowi berjalan hingga 2027. Sementara masyarakat yang menolak meminta agar Pemilu tetap dilaksanakan 2024 sesuai konstitusi.
“Sebagai warga negara yang baik, kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mematuhi peraturan sesuai konstitusi. Supaya iklim demokrasi kita tetap sehat,” ujar Handojo.
Pada kesempatan tersebut Handojo juga mengkritisi wacana masa jabatan presiden sampai tiga periode. Vox Point Indonesia menolak wacana tersebut karena tidak berdasarkan konstitusi dan merusak nilai-nilai demokrasi.
“Konstitusi kita sudah jelas bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode. Kenapa harus dipaksakan untuk menambah masa jabatan. Mohon agar tidak main-main merubah konstitusi,” kata Handojo.
Ia mengatakan konstitusi sudah jelas mengaturnya bahwa masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan maksimal hanya boleh 2 periode untuk tokoh yang sama.
Dengan demikian, tidak ada alasan apapun untuk merubah konstitusi yang dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
Oleh karena itu, ia juga meminta wacana amandemen UUD 1945 untuk memuluskan masa jabatan presiden tiga periode dihentikan. Sebab, kata dia, jika hal ini dipaksakan akan berdampak pada kualitas demokrasi yang sudah berjalan normal.
“Oleh karena itu, kami mendukung para elite politik seperti Puan Maharani dan tokoh bangsa yang tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Sikap seperti ini menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Itu menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang yang tidak memikirkan diri sendiri tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Handojo.
Ridwan Setiawan
