Jakarta, TERBITINDO.COM– Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengeluarkan pernyataan yang berujung kontroversi.
Dalam rapat konsilidasi Pemenang Pemilukada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk wilayah Jawa Tengah di Grand Mercure, Solo Baru, Sabtu (5/10/2024), Ketum Golkar tersebut mengeluarkan bahwa kadernya boleh menabrak aturan guna memenangkan pemilihan yang asal tidak ketahuan.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah Bahlil memperkenalkan Respati Ardi dan Astrid Widayana sebagai Calon Wali kota Solo dan Wakil Wali kota Solo yang berasal dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Dalam pertarungan Hipmi tidak pernah mengalami kekalahan. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa bila ada potensi kalah boleh lakukan berbagai cara agar menang.
Boleh lakukan cara apa pun, jangan tabrak aturan. Tapi kalaupun sampai tabrak yang penting jangan ketahuan, pungkas Bahlil.
Pernyataan Bahlil ini kemudian menuai beragam tanggapan.
Menaggapi pernyataan Bahlil tersebut, Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni menyayangkan jika pernyataan itu keluar dari seorang ketua partai.
Lebih lanjut Mufti bahkan mempertanyakan jangan sampai Bahlil kurang mampu menyusun pidato. Jika benar demikian, seharusnya ada staf ahli khusus yang bertugas menyusun pidato buat Bahlil sebelum berbicara.
Di forum yang bersifat terbuka akan ada banyak kamera yang menyoroti. Harus bisa bedakan antara forum terbuka dan forum tertutup.
Atau jangan-jangan menabrak aturan asal tidak ketahuan ini sudah menjadi kebiasaan para pejabat, tegas Mufti.
Jangan perbiasakan berpidato seperti ketika sedang nongkrong di warung kopi, ujar Mufti, Rabu (9/10/2024).
Menurut Analis Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, bahwa pernyataan Bahlil tersebut tidak panatas untuk disampaikan.
Meskipun apa yang disampaikan itu dalam konteks candan tetapi tidak harus dikeluarkan oleh seorang Ketua Partai besar seperti Bahlil. Sudah tidak ada moral lagi, terang Kunto, Rabu (9/10/2024).
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath juga bersuara menanggapi pernyataan Bahlil tersebut. Menurutnya, apa yang diutarakan Bahlil bertolak belakang dengan prinsip moralitas dan etika publik.
Bagi Annisah, ungkapan Bahlil seolah-olah membenarkan bahwa bisa melanggar aturan asal tidak ketahuan padahal bertentangan dengan prisip hukum, jelas Annisah, Rabu (9/10/2024).
Tanggapan juga datang dari Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio. Menurutnya bahwa apa yang disampaikan oleh Bahlil sebenarnya merupakan gambaran nyata tentang perpolitikan di Indonesia.
Ia mengambil contoh sooal putusan MK yang kemudian melenggangkan Gibran maju sebagai Cawapres di pemilu 2024 kemarin. Berbagai cara bisa dilakukan termasuk menabrak aturan demi memenangkan pemilihan.
Jadi jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Bahlil sebenarnya merupakan kenyataan, tegas Hendri, Rabu (9/10/2024). (cf)
