Jakarta,TERBITINDO.COM – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah pusat untuk menyediakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi petugas Pemilu 2024.
Langkah tersebut, sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yakni jatuhnya korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti pada Pemilu 2019 lalu, akibat faktor kelelahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menanggapi permintaan Ketua KPU RI Hasyim Asyari agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024 saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, Kamis (29/12/2022)
“Intinya Partai Gelora setuju, bahwa petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS diberikan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, karena tugasnya sangat berat dalam melaksanakan Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya,” terang Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).
Bagi Anis Matta, permintaan tersebut sebagai hal wajar dan realistis yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab, Pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
“Petugas Pemilu di berbagai tingkatan merupakan elemen penting bagi suksesnya pemilu, wajar jika mereka diberi fasilitas berupa fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Itu permintaan yang realistis,” jelasnya.
Lebih lanjut Anis Matta mengatakan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemilu yang sudah diputuskan dalam undang-undang.
“Konsekuensi dari sistem pemilu yang kita pilih adalah petugas bekerja maraton pada hari H sejak penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekap dan proses administrasinya. Belum lagi kegiatan persiapan yang tentu memakan waktu dan tenaga dan membawa risiko kesehatan bagi para petugas tersebut,” tegasnya.
Sementara mengenai format fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang akan diberikan untuk petugas Pemilu 2024, Anis Matta mendorong KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah.
“Formatnya bisa didiskusikan. Apakah memanfaatkan atau membuat skema tertentu di BPJS Kesehatan, atau cara lain, bisa dicari format yang paling optimal dan tetap efisien,” tutup Anis Matta.***
