Jakarta,TERBITINDO.COM – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menelaah keputusan pemenang tender pergantian gorden rumah dinas (rudin) DPR di Kalibata, Jakarta. Alasan pemenang tender menjadi sorotan, karena diberikan kepada pihak yang memberikan penawaran tertinggi.
“Saya akan minta Inspektorat Utama dan BPK untuk audit segera terkait harga,” jelas Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah, Senin, (9/5i 2022).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu belum bisa memutuskan nasib proyek tersebut. Dia memilih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat dan BPK. “BURT akan memutuskan lanjut atau tidak,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan ada beberapa hal yang harus diperiksa Inspektorat dan BPK. Misalna, jumlah peserta dan alasan peserta yang tidak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang.
“Dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat,” kata dia.
Dia juga menyampaikan BURT mengetahui proyek pergantian gorden rudin DPR. Pasalnya, seluruh anggaran DPR dibahas dan disusun di BURT DPR. “Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug,” jelas dia.
Diketahui berdasakan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setjen DPR, pemenang tender, yaitu PT Bertiga Mitra Solusi dengan nilai penawaran Rp43.577.599.594. Sedangkan, dua perusahaan lainnya menawarkan harga lebih rendah.
Dua perusahaan yang dimaksud, yaitu PT Sultan Sukses Mandiri menawarkan harga Rp37.794.795.705 dan PT Panderman Jaya menawarkan Rp42.149.350.236. Namun, ada sejumlah catatan pada kedua perusahaan tersebut.
Berdasarkan keterangan di LPSE, kedua perusahaan tersebut memiliki sejumlah catatan. PT Sultan Sukses Mandiri tidak melampirkan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 persen nilai pagu anggaran.
Sedmentara PT Panderman tidak memiliki kualifikasi bidang usaha dekorasi interior. Perusahaan tersebut juga tidak melampirkan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak (KSWP).
Akbar Saki
