Jakarta,TERBITINDO.COM – Pemerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulan-nya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu pada April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu,” jelas Presiden Joko Widodo melalui tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, (1/4/2022)
Hal tersebut kata Jokowi dilakukan karena harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.
“Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” terang Presiden.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, BLT minyak goreng tersebut diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya.
“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT dan Program Keluarga Harapan, PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” tutur Presiden.
Presiden pun minta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan.
“Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik lancar,” kata Presiden.
Diketahui sebelumnya pemerintah telah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sejak 17 Maret 2022.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng diatur bahwa HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter, namun peraturan itu sudah dicabut.
Kementerian Perdagangan kemudian menetapkan harga minyak goreng curah dijual Rp14.000/liter atau Rp15.500 per kilogram.
Harga tersebut kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfimerupakan hasil dari subsidi pemerintah yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Edwin Gerison
