Jakarta,TERBITINDO.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan dengan komitmen digitalisasi Indonesia.
Digitalisasi Pemilu kata Johnny sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara sudah mulai menerapkan e-voting.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny, Rabu (23/3/2022).
Sekje Partai Nasdem ini mencontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estonia yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” katanya.
Johnny menambahkan, digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India. Negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu katanya bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.
“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” jelasnya.
Menurut data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny menyampaikan tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting telah digunakan di 34 negara di dunia yang diterapkan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Pelaksanaan e-voting itu jelas Johnny melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.
“Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu. Sekarang menjadi acuan landasan pemilihan umum, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamandemen dan belum direvisi,” tegas Johnny.
Menurutnya, hal yang penting diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital. Namun, kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.
“Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” kata Johnny.
Transformasi digital di level global saat ini kata Johnny telah mempengaruhi beragam aktivitas manusia. Oleh karena itu, digitalisasi Pemilu menjadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi rakyat Indonesia.
Namun, Johnny menilai tren digitalisasi kini muncul era cyber election yang ditandai dengan beberapa karakteristik.
“Pertama adalah keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kedua, arus data dan komunikasi. Ketiga, mengenai karakteristik percepatan laju komunikasi. Keempat, komodifikasi data electoral,” tuturnya.
Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.
Johnny jugamendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.
Akbar Saki
