NTT, TERBITINDO.COM – Keterlambatan pembayaran tunjangan guru di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, memicu aksi tegas dari Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla.
Pada Selasa pagi, 22 April 2024, ia bersama Wakil Bupati Dominikus A Rangga Kaka melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) untuk menindaklanjuti keluhan para guru.
Masalah keterlambatan pembayaran tunjangan guru dan pensiun di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Para guru telah menyampaikan keluhan mereka, namun hingga kini belum ada solusi yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, bersama Wakil Bupati Dominikus A Rangga Kaka, turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) pada Selasa pagi, 22 April 2024.
Kedatangan mereka disambut oleh pegawai Dinas P&K dan sejumlah guru yang ingin menanyakan perihal tunjangan yang belum dibayarkan.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla merasa heran dengan keterlambatan tersebut dan menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memotong atau memperlambat hak para guru.
Ia meminta agar proses pengajuan dan pelayanan di Dinas P&K dipercepat. “Ingat, gak boleh ada motong-motong haknya guru. Dan gak boleh yang memperlambat,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar proses pengajuan di Dinas P&K, termasuk pengurusan dan pelayanan, harus dipercepat.
Ia bahkan mengancam akan membayar langsung hak para guru jika Dinas P&K tidak dapat menyelesaikannya.
“Kalau tidak bisa selesaikan, biar saya selesaikan. Saya bayar mereka punya tunjangan. Kabid mana? Gak hadir kan. Sebentar jam dua kami datang lagi,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa proses pelayanan tidak boleh dipersulit dan harus dilakukan dengan cepat.
“Proses tidak boleh lama-lamalah. Buat apa lama-lama. Pokoknya saya mau pelayanan tidak boleh dipersulit,” ungkapnya. (Ns)
