Jakarta, TERBITINDO.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaudit alih fungsi lahan di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar perubahan tata guna lahan, melainkan persoalan serius yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.
Kerugian Berlapis dari Alih Fungsi Lahan
Dedi menguraikan empat bentuk kerugian akibat alih fungsi lahan. Pertama, kerugian material yang dapat dihitung secara ekonomi. Kedua, dampak lingkungan berupa hilangnya sumber penyerap karbon serta berkurangnya debit air akibat menyusutnya mata air.
“Turunnya debit air itu adalah kerugian sebenarnya,” ujar Dedi saat berada di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (13/5/2025).
Ketiga, bencana yang ditimbulkan dari perubahan tata guna lahan berimbas langsung pada masyarakat. Dedi menyoroti beban finansial yang harus ditanggung warga akibat bencana tersebut.
“Berapa banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana? Itu kerugian yang dialami langsung oleh mereka,” katanya.
Keempat, dampaknya juga terasa di tingkat negara. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar dari APBN, APBD kabupaten/kota, dan APBD provinsi untuk penanganan bencana yang dipicu oleh alih fungsi lahan.
“Kalau tahun ini total belanja untuk penanganan bencana di Jawa Barat lebih dari Rp2 triliun, bayangkan uang sebesar itu bisa digunakan untuk pendidikan atau kesehatan,” tutur Dedi.
Selain itu, ia menyoroti ancaman kesehatan akibat degradasi lingkungan yang dapat memicu penyakit seperti demam berdarah dan infeksi menular lainnya, yang pada akhirnya menambah beban anggaran kesehatan negara.
“Bagi saya, alih fungsi lahan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga berdampak pada ekosistem ekonomi dan keuangan negara,” tegasnya.
Fokus Pemulihan Sungai Citarum
Dedi juga menegaskan komitmennya dalam memulihkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Setelah menangani banjir di Bekasi, ia berencana fokus pada Sungai Citarum sebagai langkah lanjutan.
“Makanya tahun ini kita mau beresin tuh. Saya sekarang mengamati dulu wilayah yang agak parah seperti Bekasi dan Bogor. Setelah itu, saya akan naik ke atas untuk membereskan wilayah Citarum,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa KDM ini telah menyusun strategi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Menurutnya, langkah pertama adalah turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sungai dan menemukan sumber permasalahannya.
“Begitu saya turun ke sungai, melihat alurnya di mana, sumbernya di mana, nanti ketemu. Saya yakin betul nanti ketemu,” katanya optimistis.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, revitalisasi kawasan Cisanti menjadi prioritas. Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekologi, termasuk penghijauan dan penertiban bangunan ilegal di kawasan tersebut.
“Ini juga bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara untuk kepentingan masa depan. Selain itu, modifikasi cuaca juga menjadi strategi penyelamatan karena banjir merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.
Kelanjutan Program Citarum Harum
Meski masa tugas Satgas Citarum Harum akan berakhir pada 2025, Dedi memastikan upaya pemulihan tetap berlanjut meskipun ada perubahan struktur kelembagaan.
“Kita akan menandatangani kerja sama dengan Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Saya akan melakukan roadshow untuk memastikan kelanjutan program ini,” ungkapnya.
Ia juga berencana mengoordinasikan Danramil dan Kapolsek untuk mengawasi daerah aliran sungai di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengawasan ketat dapat mencegah pencemaran dan penyumbatan sungai yang kerap menjadi penyebab utama banjir.
Dedi mencontohkan, ada Danramil di Kabupaten Bandung yang setiap hari mengoordinasikan tim pembersih sungai, serta Polsek di Babelan yang tengah mengerahkan tim untuk pengerukan sungai dan pembersihan lingkungan.
“Support dari Pangdam dan Kapolda luar biasa. Bahkan, Kapolda Metro kemarin juga menelepon untuk menanyakan perkembangan program ini,” tuturnya.
Target Bebas Sampah dalam Enam Bulan
Sebagai langkah konkret, Dedi menargetkan Jawa Barat bebas sampah dalam waktu enam bulan ke depan.
“Ini yang sedang kita cari cara, bagaimana bisa bebas sampah. Karena kalau sampahnya sudah selesai dan terkunci dengan baik, yang lain itu gampang,” tutupnya. (Abet)
