Jakarta, TERBITINDO.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajaran petinggi PT Pertamina (Persero). Dalam rapat bersama DPR, tak satu pun dari mereka membahas perkembangan kasus Pertamax oplosan, yang seharusnya menjadi topik utama.
“Jujur saja, Pak, kami kecewa. Dari tadi kami tunggu pembahasan soal Pertamax oplosan, tapi tak ada satu pun kata yang menyinggungnya,” kata Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Rakyat Marah, DPR Kecewa
Mufti menegaskan bahwa rapat ini telah dinantikannya selama berminggu-minggu. Namun, ketika akhirnya terlaksana, ia merasa penjelasan dari Pertamina tidak cukup untuk menjawab keresahan DPR maupun masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kini tengah dilanda kemarahan besar, terutama karena kasus ini mencuat di bulan suci Ramadan. “Innalillahi wa innailaihi rajiun, Pak. Di bulan Ramadan ini, rakyat marah besar. Setiap bertemu, mereka selalu meluapkan kekecewaannya. Mereka merasa tertipu bertahun-tahun oleh Pertamina,” ujarnya.
Bom Waktu yang Meledak
Mufti juga mengingatkan bahwa sejak 2024, DPR sudah mempertanyakan kualitas BBM Pertamina. Kini, dugaan Pertamax oplosan yang merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun terbukti nyata. Bahkan, ditemukan adanya kontrak ilegal antara Pertamina dan pihak swasta yang telah berlangsung sejak 2017.
“Kami ingin penjelasan sejelas-jelasnya. Ini bukan sekadar kasus biasa, ini korupsi terstruktur,” tegasnya.
Korupsi Terstruktur, Masyarakat Dirugikan
Lebih lanjut, Mufti menyinggung temuan Kejaksaan Agung terkait grup WhatsApp berisi para tersangka korupsi Pertamina. Grup tersebut, yang diberi nama “Orang-Orang Senang”, menjadi bukti bahwa para pelaku melakukan kejahatan ini dengan sadar dan terencana.
“Hati kami menangis, Pak. Mereka merampok, bukan hanya uang negara, tapi juga hak rakyat,” imbuhnya.
Minta Maaf Saja Tak Cukup
Mufti menegaskan bahwa sekadar permintaan maaf dari Pertamina tak akan cukup. Ia mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil untuk mengganti kerugian konsumen.
“Pertamina tak bisa hanya minta maaf lalu lepas tangan. Bagaimana dengan rakyat yang selama ini jadi korban?” tanyanya.
Bahkan, ia menyindir dengan mengatakan bahwa jika oksigen dikelola oleh Pertamina, bukan tak mungkin akan dioplos dengan karbon dioksida.
Solusi: Pertamax Gratis?
Sebagai solusi, Mufti menyarankan agar Pertamina mendengarkan suara masyarakat, termasuk ide netizen yang mengusulkan Pertamax gratis.
“Untuk mengembalikan kepercayaan publik, bagaimana kalau Pertamax gratis? Setahun mungkin sulit, tapi seminggu, sebulan, atau ada solusi lain yang bisa diberikan?” ujarnya.
Pernyataan Mufti mencerminkan kemarahan publik yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari Pertamina. Kini, bola panas ada di tangan perusahaan pelat merah tersebut. Akankah mereka memberikan jawaban yang memuaskan? (Abet)
