Jakarta, TERBITINDO.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar dan cakupan luas.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus meminta bimbingan terkait tata kelola program MBG. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola, pihaknya ingin memastikan transparansi dalam pelaksanaannya.
“Kami mendapatkan arahan terkait tata kelola keuangan agar lebih transparan serta melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan program. Kami juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung akuntabilitas,” ujar Dadan usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3/2025).
Lebih lanjut, Dadan juga mengusulkan agar ada perwakilan KPK yang terlibat langsung dalam struktur BGN serta meminta KPK melakukan inspeksi mendadak ke satuan pelayanan pemenuhan gizi dan kantor BGN guna memastikan program berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, mengingatkan BGN untuk mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
“Jangan sampai ada anggaran misalnya Rp10 ribu, tapi yang digunakan hanya Rp9 ribu sementara dilaporkan Rp10 ribu. Hal seperti ini harus dihindari. Kami mengapresiasi langkah BGN yang telah menyiapkan sistem tata kelola yang baik,” ujar Cahya.
Sebagai bentuk pengawasan, KPK juga akan melakukan pengecekan langsung serta memberikan sosialisasi antikorupsi kepada BGN.
“Melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, kami akan membantu BGN dalam edukasi antikorupsi agar program ini berjalan dengan baik dan transparan,” pungkasnya. (b)
