Jakarta, TERBITINDO.COM – Sebuah survei terbaru dari Civil Society for Police Watch mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan reformasi total di tubuh Polri. Bukan sekadar reposisi, reformasi ini dianggap mendesak untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri.
Survei yang dilakukan pada 10-14 Februari 2025 ini melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, dengan wawancara tatap muka serta survei daring.
Peneliti Civil Society for Police Watch, Gian Kasogi, menjelaskan bahwa survei ini menyoroti kepuasan publik terhadap Polri serta urgensi reformasi dalam konteks politik hukum di Indonesia.
Mayoritas Publik Setuju Reformasi Total
Hasil survei menunjukkan bahwa 64,8% responden mendukung reformasi total Polri, dengan rincian 31,1% menyatakan perlu, 8,3% sangat perlu, dan 25,4% cukup perlu. Sementara itu, hanya 9,8% yang menyatakan reformasi tidak perlu, 13,2% merasa belum perlu, dan 12,2% tidak memberikan jawaban.
Ada berbagai alasan mengapa publik mendukung reformasi Polri, di antaranya:
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (13,1%)
- Pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan (8,1%)
- Meningkatkan profesionalisme aparat (16,1%)
- Mengurangi kekerasan oleh oknum polisi (18,5%)
- Pemberantasan korupsi di tubuh Polri (17,8%)
- Penyesuaian dengan perkembangan teknologi (2,1%)
- Alasan lainnya (11,4%)
Sementara itu, 71,5% responden juga mendukung reposisi internal Polri sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi.
Kepuasan Publik terhadap Polri Masih Rendah
Survei ini juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri masih di bawah 50%, yakni hanya 42,3%. Dari jumlah tersebut, 23,1% merasa cukup puas, 2,1% sangat puas, dan 17,1% puas. Sementara itu, 31,2% menyatakan kurang puas, 12,3% tidak puas, dan 14,2% tidak memberikan jawaban.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan adalah berbagai kasus hukum dan isu negatif yang melibatkan oknum polisi. Sebanyak 56,5% responden mengakui bahwa isu-isu tersebut berpengaruh terhadap kepuasan mereka terhadap Polri, dengan rincian 28,2% merasa cukup terpengaruh, 8,2% sangat terpengaruh, dan 20,1% terpengaruh.
Dengan rendahnya tingkat kepuasan dan tingginya dorongan reformasi, survei ini menegaskan bahwa publik menginginkan perubahan fundamental dalam tubuh Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. (Enjo)
