Jakarta, TERBITINDO.COM – Dalam dunia birokrasi, perubahan dan penataan menjadi hal yang sangat penting. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 hingga 400 ribu formasi ASN yang masih menganggur.
Namun, keputusan untuk membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 masih menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jika Bapak Presiden memberi izin, kami akan membuka seleksi CPNS 2025,” ucap Rini pada Rabu (8/1/2025) di Jakarta.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan seleksi CPNS 2024 dan melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penataan ini menjadi semakin mendesak seiring dengan pergeseran jumlah kementerian dari 34 menjadi 48. Rini menekankan bahwa untuk menyelaraskan struktur baru ini, pemetaan ulang jabatan di seluruh instansi pemerintah sangat diperlukan.
“Semua instansi harus melakukan pemetaan jabatan ulang. Kami mulai dari awal karena struktur kementerian sekarang berbeda,” tambah Rini.
Proses ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kebutuhan ASN
Rini juga mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 300 hingga 400 ribu formasi ASN yang belum terisi, yang menjadi salah satu penghalang bagi pemerintah untuk memutuskan pembukaan seleksi CPNS 2025.
Menurutnya, pengisian formasi tahun lalu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah dapat menghitung kebutuhan untuk tahun mendatang.
“Harus selesai dulu pengadaan CPNS 2024. Kami perlu penyelesaian untuk honorer. Setelah itu, kami bisa menghitung kebutuhan untuk 2025,” jelasnya.
Arahan Presiden Menjadi Kunci
Dalam pernyataan terbarunya pada Selasa (7/1/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Rini menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2025 bergantung pada persetujuan Presiden.
“Saya belum membicarakan ini dengan Bapak Presiden, karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu,” ujarnya.
Penataan ini mencakup evaluasi kebutuhan ASN di 48 kementerian yang baru terbentuk, termasuk pemetaan jabatan ulang untuk memastikan struktur yang tepat di setiap instansi.
Setelah proses penataan dan evaluasi tuntas, pemerintah akan memutuskan apakah seleksi CPNS 2025 perlu dibuka.
Jika kebutuhan ASN masih signifikan, seleksi dapat dilakukan. Namun, jika jumlah ASN dianggap cukup, pendaftaran CPNS 2025 mungkin tidak akan dibuka.
“Tadi masih ada sekitar 400 atau 300-an ribu yang memang masih belum terisi, misalnya seperti itu. Nanti kita akan, tentunya, kita akan kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya akan dibuka lagi,” tutup Rini, menandai harapan untuk masa depan ASN yang lebih baik. (Tere)
