Jakarta, TERBITINDO.COM – Gagasan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mencuat.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang akrab disapa Kang Ferry, menilai wacana ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.
Ia menegaskan bahwa prinsip demokrasi langsung harus tetap menjadi dasar utama dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Menurut Kang Ferry, Pilkada langsung, khususnya untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota, adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan.
“Pilkada langsung memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung. Ini jauh lebih demokratis dan transparan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/12).
Namun, wacana pemilihan gubernur melalui DPRD atau bahkan pengangkatan langsung oleh Presiden atas usulan DPRD juga mendapat perhatiannya.
Kang Ferry menilai opsi ini perlu dikaji lebih mendalam agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sudah terbangun.
Biaya Tinggi
Salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada langsung adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu.
Meski demikian, Kang Ferry menegaskan bahwa mahalnya biaya demokrasi bukan sepenuhnya disebabkan oleh metode pemilihan langsung, melainkan oleh berbagai praktik politik yang tidak sehat.
“Masalahnya bukan di mekanisme pemilihannya, tapi di praktik politik uang, politik transaksional, dan tingginya mahar politik. Itu yang membuat demokrasi kita menjadi mahal,” jelas Kang Ferry.
Ia mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya sudah berusaha mengelola anggaran dengan efisien.
Namun, ia menekankan perlunya reformasi mendalam dalam sistem politik untuk menghapus moral hazard seperti money politics yang merusak integritas demokrasi.
Bagi Kang Ferry, demokrasi adalah tujuan yang tidak boleh dikompromikan.
Metode pelaksanaannya, apakah melalui Pilkada langsung atau tidak langsung, hanyalah alat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan selama tetap menjaga keterlibatan rakyat.
“Metode boleh berubah, tapi prinsip keterlibatan rakyat harus tetap dipertahankan. Demokrasi langsung adalah cerminan kedaulatan rakyat, dan itu tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa diskusi mengenai efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, solusi harus difokuskan pada pengelolaan anggaran yang lebih baik, bukan dengan mengurangi peran rakyat dalam memilih pemimpin mereka.
“Kalau ada evaluasi, fokusnya harus pada bagaimana anggaran bisa dikelola lebih baik dan bagaimana memperkuat integritas sistem politik. Bukan pada menghapus mekanisme demokrasi yang sudah ada,” tambah Kang Ferry.
Peran Strategis Partai Politik
Kang Ferry menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, partai politik bertanggung jawab memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan mendukung keberlanjutan demokrasi.
“Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. Partai Perindo berkomitmen untuk terus mendorong diskusi mendalam dan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat,” pungkas Kang Ferry.
