Jakarta, TERBITINDO.COM-Program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Ketua Komite III, Filep Wamafma, menegaskan pentingnya instrumen yang jelas agar program ini dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh Indonesia.
Ia juga menyoroti perlunya pemberdayaan UMKM dan petani lokal untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma, menekankan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan instrumen yang jelas.
Hal ini diperlukan agar setiap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti program tersebut secara optimal.
Komite III DPD telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Pertemuan ini bertujuan membahas instrumen pelaksanaan program agar dapat dijalankan sesuai rencana.
“Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah,” ujar Filep dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Selasa.
Filep menjelaskan bahwa instrumen pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus dirancang dengan matang.
Hal ini agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat mempersiapkan kebutuhan program yang direncanakan mulai berjalan efektif pada 2 Januari 2025.
Selain memastikan efektivitas pelaksanaan, Filep menegaskan pentingnya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
“Jangan sampai seperti waktu PON Papua dulu, semua makanan didistribusi dari Surabaya ke Papua,” tambahnya.
Filep juga mengingatkan bahwa skema program Makan Bergizi Gratis harus memprioritaskan muatan lokal.
Dengan demikian, pangan lokal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.
Ia menilai pemberdayaan pangan lokal ini akan memberikan dampak positif.
Selain mendorong semangat petani lokal untuk meningkatkan produksi, program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian.
Lebih lanjut, Filep menyarankan agar pemerintah melibatkan tenaga ahli gizi dalam program ini.
Ahli gizi diperlukan untuk memastikan bahwa menu makanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan gizi yang berimbang.
Selain itu, dokter juga perlu dilibatkan untuk memantau perbaikan gizi penerima program.
Pengawasan ini menjadi bagian dari evaluasi berkala. Setiap bulan, anak-anak yang menerima makanan akan diperiksa oleh tenaga medis.
Jika ditemukan keluhan, dokter atau ahli gizi dapat segera mengambil tindakan yang tepat.
“Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan,” tegas Filep Wamafma. (Apik kk.)
