Jakarta, TERBITINDO.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membahas berbagai hasil penelitian mengenai dampak positif program makan bergizi gratis untuk anak-anak.
Budi merujuk pada riset James R. Flynn yang melibatkan 72 negara dalam periode 1948 hingga 2022. Menurut riset tersebut, Intelligence quotient (IQ) masyarakat global mengalami peningkatan sebesar 2,2 poin seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi.
“Majalah The Economist edisi Juli 2024 juga menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis dapat meningkatkan IQ anak hingga 15 poin,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional antara pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Untuk mewujudkan pemberian makanan bergizi gratis bagi anak-anak di Indonesia, Budi menekankan pentingnya mencapai swasembada pangan energi.
Budi menyatakan bahwa Indonesia harus memperkuat kemandirian dan kemampuan bersaing dengan negara lain, namun ia menekankan bahwa swasembada pangan perlu dicapai secara merata.
Menurut Budi, jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa berkurang hingga hanya 1,8 persen.
Mantan Kepala BIN tersebut juga menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk ketidakstabilan politik dan keamanan.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar pemerintah serta aparat penegak hukum fokus memastikan kepastian hukum dalam menangani berbagai praktik kejahatan.
Termasuk praktik koruptif, penyelundupan, “serta tindak pidana lainnya yang berdampak pada semua lapisan masyarakat, seperti kasus judi online,” jelasnya.
Budi menyampaikan pesan kepada ratusan kepala daerah yang hadir untuk memegang teguh lima pedoman utama.
Pertama, merawat sinergi antara eksekutif, legislatif, serta yudikatif di daerah.
Kedua, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar anggota Forkopimda.
Ketiga, waspada dalam menyusun peraturan daerah yang dapat menimbulkan gejolak, misalnya dalam penetapan UMP. Libatkan tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Kelima, melaporkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.***
