Jakarta, TERBITINDO.COM – Komisi V DPR RI mendukung langkah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam membentuk tim pengawasan khusus dana desa.
Tim ini diharapkan berasal dari unsur kementerian sendiri guna memastikan penggunaan dana desa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pesan saya, kami mendukung upaya Pak Yandri dan Pak Riza Patria merumuskan pengawasan dana desa,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja bersama Menteri Desa PDT Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Lasarus menyoroti bahwa ketidakhadiran pengawasan internal dari Kemendes PDT menjadi salah satu faktor munculnya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Ia menegaskan bahwa banyak kepala desa terjerat hukum karena minimnya pemahaman dalam mengelola keuangan negara.
“Banyak kepala desa akhirnya dipenjara karena mereka tidak mengerti aturan pengelolaan dana negara,” tambah Lasarus.
Selain itu, Lasarus juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap sejumlah desa yang meski rutin menerima dana desa, namun tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Ia mempertanyakan efektivitas dana tersebut di beberapa desa.
“Kenapa ada desa yang setiap tahun terima dana besar, tapi tidak ada perubahan signifikan? Ada apa di sana?” ungkapnya kritis.
Lasarus menyambut baik kolaborasi antara DPR dan Kemendes PDT dalam memastikan pengelolaan dana desa senilai Rp71 triliun tepat guna.
Ia menekankan pentingnya kerja sama untuk memastikan dana tersebut benar-benar mampu memajukan desa.
“Kami berharap desa diberikan ruang untuk berkembang. Jangan sampai potensi desa justru diambil alih pihak luar yang lebih kuat, karena itu hanya akan melemahkan kemampuan desa,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Lasarus juga mengusulkan agar Kemendes PDT fokus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi meningkatkan ekonomi desa. Ia menekankan bahwa BUMDes bisa menjadi solusi untuk melawan dominasi jaringan minimarket besar dengan menciptakan usaha serupa di tingkat desa.
“Minimarket besar bisa mematikan sepuluh toko kelontong. Kalau model seperti itu diadopsi oleh BUMDes, saya yakin ekonomi rakyat bisa bergerak,” tambahnya. Ia berharap Menteri Desa PDT Yandri Susanto segera menghadirkan langkah konkret untuk memastikan dana desa benar-benar membawa perubahan nyata bagi kemajuan desa.
“Kami tunggu semangat baru dari Pak Yandri. Ini momen tepat untuk memastikan dana desa tidak hanya cair, tapi benar-benar membangun desa,” tutup Lasarus optimis. (ef)
