Jakarta,TERBITINDO.COM – Politisi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth merespon sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program transformasi Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta ini merasa heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta ini.
“Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau,” jelasnya dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).
Lebih lanjut ia menjelaskan, sejak Anies menjabat, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.
Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu sesungguhnya Anies tidak pernah mengeksekusi program-program yang menjadi unggulannya. Bahkan, dia menegaskan Pemprov DKI tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung. Program normalisasi mandek.
Ia menambahkan alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap. Padahal, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
“Anggaran PEN saja dia (Anies) enggak mau di eksekusi dengan maksimal, kerjaannya hanya buat narasi saja. Kalau hanya buat narasi semua orang bisa, sama saja seperti mengarang bebas tapi tidak bisa dieksekusi dan tidak terealisasikan. Selain itu Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu,” jelasnya.
Kent pun meminta Anies tidak malah mem-framing jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.
“Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek rengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik. Patut di ketahui bahwa sedari awal pemerintah pusat sudah membuka pintu kolaborasi selebar lebarnya untuk membantu Jakarta, karena rata rata banyak program di daerah wajib untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tutupnya.
Akbar Saki
